Dari Patih perintah turun ke wedana, semacam pembesar distrik ; dari wedana turun ke akuwu (pembesar sekelompok desa), semacam camat jaman sekarang ; dari akuwu turun ke buyut, pembesar desa ; dan dari buyut turun ke penghuni desa. Demikianlah tingkat organisasi pemerintahan di jaman Majapahit, dari pucuk pimpinan negara sampai rakyat di pedesaan. apa yang berlaku di tanah Jawa ini diterapkan dengan patuh di pulau Bali.
Tidak demikian halnya dengan pemerintahan di daerah seberang lautan. Pemerintahan seberang lautan tidak mengalami perubahan apapun setelah menjadi daerah bawahan Majapahit. Dalam soal urusan negara, raja-raja atau pembesar daerah bawahan di seberang lautan tersebut berkuasa dan berdaulat penuh. Artinya seorang raja atau pembesar daerah bawahan menerapkan sistem kekuasaan penuh di tangan raja atau pembesar daerah setempat.Kewajiban utama daerah bawahan terhadap pusat adalah menyerahkan upeti tahunan dan menghadap raja Majapahit pada waktu-waktu yang telah ditetapkan sebagai tanda kesetiaan dan pengakuan terhadap kekuasaan Majapahit. Pemerintah pusat dalam hal ini raja Majapahit tidak mencampuri urusan daerah, berarti daerah-daerah bawahan bersifat otonom penuh. Negarakertagama dalam pupuh XVI/5 menegaskan bahwa Majapahit memelihara angkatan laut yang sangat besar untuk melindungi daerah-daerah bawahan dan menghukum pembesar daerah bawahan yang membangkang terhadap pemerintah pusat. Konon angkatan laut Majapahit telah banyak berjasa, terutama dalam merebut kekuasaan di daerah seberang lautan dan membinasakan musuh-musuh yang melawan kekuasaan Majapahit. Oleh karena itu angkatan laut Majapahit sangatlah ditakuti. Pembinaan angkatan laut yang besar adalah merupakan syarat mutlak bagi Majapahit sebagai negara maritim dalam mempertahankan kekuasaannya di lautan teduh (Pasifik) ; sebagian ditempatkan di pantai Utara pulau Jawa untuk melindungi negara induk dan sebagian lagi disebar di beberapa tempat untuk mengawasi daerah bawahan. Tidak diketahui secara pasti seberapa besar armada laut Majapahit dalam abad empatbelas. Tetapi satu hal yang pasti, berdasarkan berita Cina dari Dinasti Ming bahwa pada tahun 1377 pasukan Majapahit telah berhasil menyerbu Suwarnabhumi serta mencegat dan membunuh utusan dari Cina yang mengantarkan surat pengangkatan putera mahkota Suwarnabhumi, tetapi Kaisar Cina tidak berani melakukan tindakan balasan.
Negarakertagama di dalam pupuh XV memberitakan bahwa pada musim-musim tertentu pemerintah pusat mengirimkan pegawai dan pendeta-pendeta ke daerah seberang untuk menarik upeti. Dalam menjalankan tugas itu para pegawai dan para pendeta dilarang keras mencari untung demi kepentingannya sendiri, maksudnya agar jangan sampai tugas negara itu dilalaikan. Mungkin sekali perjalanan mereka ke daerah-daerah dikawal oleh angkatan laut Majapahit, sehingga keamanan mereka terjamin dan pengumpulan upeti berjalan lancar, karena pembesar-pembesar daerah takut kepadanya. Disamping mengumpulkan upeti, mereka juga bertugas membuat laporan tentang keadaan daerah-daerah yang mereka kunjungi, sehingga dengan demikian pemerintah pusat mengetahui seluk-beluk daerah-daerah bawahannya. Dapat dipastikan bahwa Prapanca sebagai dharmadhyaksa kasogatan memanfaatkan laporan-laporan para pendeta yang pernah berkunjung ke daerah-daerah, sehingga pengetahuannya tentang keadaan daerah-daerah di seberang lautan maupun di tanah Jawa menjadi sangat luas dan mendalam.
Harta benda persembahan upeti diserahkan kepada pemerintah pusat, terutama dimasukkan sebagai harta kekayaan raja untuk membiayai segala macam pengeluaran istana. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa raja dapat membangun istana dan gedung-gedung para pembesar seperti diuraikan dalam Negarakertagama pupuh VIII-XIII, dan membuat pesta besar-besaran baik demi kepentingan pribadi keluarga raja maupun demi perayaan-perayaan sepanjang tahun, dimana rakyat juga ikut menikmati. Segala-galanya serba besar lagi mewah untuk menunjukkan keagungan kerajaan yang memang subur makmur. Kekayaan raja berupa abdi, harta, kereta, gajah dan kuda dikatakan berlimpah-limpah bagai samudra.
Selanjutnya silahkan menuju ke bagian ketiga.
HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH (2)
9 Out Of 10 Based On 10 Ratings. 9 User Reviews.
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori MAJAPAHIT
dengan judul HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH (2). Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://bunga911.blogspot.com/2011/05/hubungan-antara-pusat-dan-daerah-2.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown - Minggu, 08 Mei 2011
Belum ada komentar untuk "HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH (2)"
Posting Komentar
Tuliskan komentar anda yang sesuai dengan isi artikel di atas demi persahabatan sesama anak bangsa, namun jangan sekali-kali melakukan spam atau menempatkan link aktif pada komentar anda. Terima kasih.